Oleh : M. Kasim
Sungguh….baru kali ini merasakan jatuh cinta yang benar-benar buta…..
Entar dulu…..
Awal bulan Mei, hampir serentak dilaksanakan Rakor antara seluruh pihak terkait di lingkup Ditjen PAUDDIKMAS, antara lain PP/BP PAUDDIKMAS, Ormit dan Dinas Pendidikan, yang difasilitasi oleh Dijen PAUDDIKMAS. Kebetulan, saya hadir mewakili IPI Propinsi, karena Ketua berhalangan hadir.
Mulanya biasa saja…., namun tatkala ada pemaparan bahan tayang dari pihak Dirjend PAUDDIKMAS tentang kebijakan pada tahun 2019….mataku terbelalak…pipiku memerah…degup jantung berdetak keras….. ... begini uraiannya.
Kebijakan Ditjen PAUDDIKMAS Tahun 2019
Ada 5 kebijakan Ditjen PAUDDIKMAS Th. 2019, yaitu: peningkatan mutu secara masif, upgrading program, penguatan sinergi, penguatan tata kelola. Tidak semua dipaparkan dalam catatan kecil ini. Silahkan mencermati lebih detail pada bahan tayang tersebut. Yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan yang kedua, yaitu peningkatan mutu secara masif.
Pada poin peningkatan mutu secara masif ada beberapa program aksi, dan yang menyentakkan adrenalin kita, adalah penyebutan penilik.
Bagi penilik ini luar biasa. Sesuatu yang istimewa, karena jarang sekali penilik disebut secara tegas dan terbuka. Boro-boro di kancah nasional, di tingkat bawah, sering ada keluhan dari penilik, pada saat acara seremonial, nama penilik tak terdeteksi.
Kembali kepada kebijakan peningkatan mutu secara masif, yang dilakukan dengan strategi khusus melalui Gerakan Akreditasi Nasional. Artinya, bahwa penyelenggaraan akreditasi akan dilaksanakan secara masif (terstruktur) dan mengandung makna akan terjadi proses yang “besar-besaran”, serentak, dalam skala nasional.
Dua Peran yang Bersinergi
Catatan ini tidak mengulas, dampak dari “percepatan akreditasi” karena sudah pernah saya rasionalisasikan pada catatan sebelumnya.
Sebaliknya, lebih pada upaya menangkap sinyal positif yang dilentikkan oleh pihak Ditjen PAUDDIKMAS, dengan membuat bagan alur sinergisitas dari dua pihak yang harus memerankan fungsinya secara mesra, saling mendukung dan saling memberi kehangatan.
Dua pihak yang dimaksud adalah:
1. Pihak pertama, dimulai dari tingkat pusat, Ditjen PAUDDIKMAS, selaku pengambil kebijakan, kemudian, di-breakdown pada fungsi perekat kerjasama (Tim Opreasional Lapangan), mulai pada PP/BP PAUDDIKMAS, dan Dinas Pendidikan (Kabid,Kasi, PENILIK, Ormit).
2. Pihak kedua, ditingkat Pusat, BAN PAUDDIKMAS, selaku pengambil kebijakan, di-breakdown pada fungsi kerjasama yaitu BAP PAUDDIKMAS di 34 Propinsi, dan diujungnya adalah asesor.
Selanjutnya, dipaparkan fungsi dari ke dua pihak tersebut:
Pihak pertama, berfungsi sebagai : membina satuan pendidikan dalam memenuhi 8 SNP, dengan kegiatan pemetaan mutu, pembinaan dan verifikasi.
Pihak kedua, berfungsi sebagai: memastikan satuan pendidikan telah memenuhi 8 SNP, dengan kegiatan penyelenggaraan akreditasi.
Dengan demikian, sangat jelas bahwa kedua pihak wajib memahami dan mematuhi peran serta fungsi masing-masing. Tidak dibenarkan ada pihak yang melaksanakan fungsi yang bukan dalam otoritas kewenangannya.
Tumpang tindihnya peran fungsi, bukan saja memantik irisan atau gesekan pada pihak-pihak pemangku jabatan, melainkan akan menghambat pencapaian mutu 8 SNP
Ketidakfokusan akan berpengaruh pada profesionalitas, yang berujung pada kurang optimalnya kinerja.
Secara gamblang, ditegaskan, bahwa asesor dan penilik sudah memiliki batas kewenangan masing-masing.
Asesor memiliki tugas memastikan pencapaian 8 SNP oleh satuan pendidikan melalui akreditasi yang fungsi dasarnya adalah melakukan penilaian. Sementara penilik membina satuan pendidikan untuk mencapai 8 SNP, melalui kegiatan pengendalian mutu.
Konsekuensi Logis
1. Asesor tidak dibenarkan melakukan pembinaan dan pembimbingan satuan pendidikan. Kecuali asesor dari unsur penilik/pengawas, yang pada saat melaksanakan pembinaan/pembimbingan, dalam kapasitas bukan sebagai asesor.
2. Penilik harus selalu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, dengan meng-update informasi dan meng-upgrade SDM-nya.
Jakarta, 04 Mei 2019
Tidak ada komentar:
Posting Komentar